Keputusan Purbaya untuk tetap mendampingi pegawai di lingkungan kementeriannya yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik. Sikap tersebut dinilai tidak lazim, namun Purbaya menegaskan bahwa pendampingan dilakukan demi menjunjung asas keadilan dan tanggung jawab sebagai pimpinan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi pertanyaan publik mengenai sikap kementerian terhadap aparaturnya yang tengah berhadapan dengan proses hukum. Ia menekankan bahwa pendampingan tidak berarti membela perbuatan melawan hukum, melainkan memastikan proses berjalan secara adil dan manusiawi.
Purbaya Sikap Pimpinan di Tengah Kasus Hukum
Dalam keterangannya, Purbaya menyatakan bahwa sebagai pimpinan, ia memiliki tanggung jawab moral terhadap pegawai yang berada di bawah naungannya. Menurutnya, ketika seorang pegawai menghadapi persoalan hukum, terlebih dalam kasus serius seperti OTT KPK, negara tetap memiliki kewajiban memastikan hak-hak dasar pegawai tersebut terpenuhi.
“Kalau enggak didampingi, kesannya saya buang,” ujar Purbaya. Pernyataan ini mencerminkan pandangannya bahwa institusi tidak boleh lepas tangan begitu saja, meskipun proses hukum harus tetap ditegakkan secara tegas dan transparan.
Pendampingan Bukan Bentuk Pembenaran
Purbaya menegaskan bahwa pendampingan yang diberikan tidak dapat dimaknai sebagai upaya melindungi pelaku korupsi. Ia menekankan bahwa kementerian mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi, termasuk jika ada aparat internal yang terbukti melanggar hukum.
Pendampingan, menurutnya, lebih kepada memastikan bahwa pegawai mendapatkan akses bantuan hukum yang layak serta pendampingan administratif selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan, spekulasi, atau perlakuan tidak adil.
Menjaga Marwah Institusi dan Kemanusiaan
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa sikap ini juga diambil untuk menjaga marwah institusi. Ia tidak ingin kementerian dipersepsikan sebagai lembaga yang langsung melepaskan tanggung jawab ketika ada persoalan, apalagi sebelum proses hukum mencapai putusan berkekuatan tetap.
Di sisi lain, pendekatan ini juga menunjukkan dimensi kemanusiaan dalam birokrasi. Menurut Purbaya, setiap pegawai adalah manusia yang memiliki keluarga dan hak-hak dasar, sehingga tetap perlu diperlakukan secara bermartabat meskipun sedang menghadapi masalah hukum.
Pesan Tegas soal Integritas
Meski memberikan pendampingan, Purbaya menegaskan komitmen kuat kementeriannya terhadap integritas dan pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan seluruh pegawai agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk menjaga etika, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum.
Purbaya juga menyampaikan bahwa kementerian akan melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa terulang. Penguatan sistem pengawasan dan pembinaan pegawai disebut menjadi prioritas ke depan agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.
Dengan sikap ini, Purbaya berharap publik dapat melihat bahwa pendampingan dan penegakan hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan demi keadilan, kemanusiaan, dan integritas institusi negara Tuna55.
